loading="lazy" />
RUMAHKARYABERSAMA.CO, SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur dalam hal ini Bupati Ir H Ismunandar MT didampingi Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM, Sekda Drs H Irawansyah M Si dan Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan SE serta jajaran pejabat terkait, hadir dalam video conference dengan Kementerian Dalam Negeri yang dijadwalkan Jumat (3/2/2020) pukul 11.00 hingga 13.00 siang.
Dari Kemendagri, tampil di layar kaca Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Akmal Malin dan PLH Dirjen Bina Bangda serta pejabat Kemendagri lainnya.
Dalam kegiatan yang diikuti Gubernur, Walikota serta Bupati se Pulau Kalimantan dan Sulawesi tersebut, Kemendagri meminta, daerah tidak berlebihan pada pemudik. Karena pemudik belum tentu Pasien Dengan Pengawasan (PDP) maupun positif covid 19.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten diminta memastikan ketersediaan bahan pangan di daerahnya dan distribusinya. Jangan sampai ada keterlambatan masuk ke daerah. Selain itu, dengan adanya peraturan pemerintah tentang keuangan daerah dan perpres yang diterbitkan, daerah diinstruksikan menggunakan APBD, maupun dana transfer provinsi untuk penanganan Covid 19. Untuk pergeseran anggaran, hanya melapor ke DPRD saja.
Menanggapi apa yang disampaikan, Bupati mengatakan pihaknya sudah melaksanakan apa yang diinstruksikan dalam menyikapi penyebaran Covid 19 di Kutai Timur. “Tim gugus tugas, langsung dipimpin Bupati, kedua, kita sudah buat tiga posko di pintu masuk Kutai Timur, untuk mengawasi masuknya orang ke Kabupaten Kutim. Bahkan, kecamatan dan desa juga ikut membuat posko. Jadi di sini kita melihat, seluruh masyarakat ikut bahu membahu bersama pemerintah melawan Covid 19,” ungkapnya.
Selain itu, perhatian pemerintah Kutim juga tak hanya saat penanganan dan antisipasi penyebaran saja, tapi pasca Covid pun menjadi perhatian. Terutama pada warga yang terdampak. Sudah disiapkan paket sembako bagi masyarakat miskin yang kurang mampu yang bukan penerima PKH.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*4)
