loading="lazy" />
RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Pertemuan virtual kembali digelar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan perusahaan maupun BUMN yang beroperasi di wilayah Kutai Timur, Senin (27/4/2020). Kali ini, Bupati Ir H Ismunandar MT dan Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM yang didampingi juga oleh Sekda Drs H Irawansyah M Si bertemu dengan pimpinan dari tujuh perusahaan kehutanan dan Migas, yakni PT Pertamina Aset V Sangatta Field.
Pertanyaan yang sama tentang protokol kesehatan di lingkungan kerja, kepastian kesejahteraan para pekerja dan tak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah musibah Covid 19, menjadi pertanyaan utama, Bupati maupun Wakil Bupati pada perusahaan-perusahaan tersebut. Karena, bila terjadi PHK, maka ada sekitar 2.752 pekerja dari tujuh perusahaan tersebut yang terancam kesejahteraannya dan itu menjadi tanggung jawab Pemda setempat.
“Kami dukung program pemerintah, tidak menerapkan cuti dan menghentikan kunjungan ke lokasi kebun. Bahkan transportasi pun dibatasi isinya. Kalau biasa 15 orang, kini jadi tujuh orang saja. Karyawan juga semua harus pakai masker saat bekerja. PHK tidak ada, tapi orang yang melanggar aturan di tengah Covid 19, seperti harusnya isolasi diri, tapi tidak isolasi diri, kami beris sanksi tegas,” ungkap Dede Rosadi, dari PT Multi Kusuma Cemerlang.
Sementara dari PT Pertamina, menerapkan sistem kerja, Work From Home (WFH) bagi mereka yang bekerja setiap hari dan di kantor. Untuk meminimalisir jumlah orang dalam satu ruang kerja. Serta meminimalisir pertemuan atau rapat dalam ruangan. “Untuk masyarakat di ring I kami, yakni di empat desa, di Kecamatan Sangatta Selatan, kami memberikan bantuan masker, tempat mencuci tangan dan penyemprotan disinfektan ke kawasan pemukiman. Bekerja sama dengan aparat desa dan kecamatan setempat,” ungkap Field Manager, Hanif Setiawan.
Perusahaan, lanjut Hanif, juga memiliki fasilitas karantina di lingkungan pemukiman perusahaan. Karena dua pekan lalu, masih banyak anak-anak yang bersekolah di luar Sangatta, pulang ke rumah orang tuanya di Sangkima. Sehingga ada fasilitas karantina, untuk memastikan mereka melakukan karantina mandiri.
Hal yang sama juga diungkapkan perusahaan lainnya yang mengikuti video conference tersebut. Yakni PT Gunung Gajah Abadi, PT Sumalindo Hutani Jaya, PT Mahakam Persada Sakti, PT Narkata Rimba, dan PT Nadila Indo Daya. Mereka menyatakan tidak ada PHK dalam menghadapi musibah Covid 19, memberlakukan protokol kesehatan dan mengedukasi warga setempat di sekitar lokasi operasional dan berjanji pembayaran THR dilakukan antara satu atau dua minggu sebelum hari raya.
Menanggapi apa yang disampaikan perusahaan tersebut, Wabup Kutai Timur yang juga Ketua Forum CSR Kutim, Kasmidi Bulang meminta seluruh perusahaan tersebut membantu tim gugus kabupaten dalam penyediaan rapid tes dan APD berstandar kesehatan. “Rapid test ini sekarang benda yang paling penting dan paling dicari. Sehingga agak sulit. Di saat pasien terkonfirmasi positif di Kutim yang terus meningkat, kita membutuhkan banyak rapid test untuk memeriksa orang-orang yang pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi maupun Pasien dalam Pengawasan (PDP),” ungkap Kasmidi.
Begitu juga APD. Bupati Ismunandar mengatakan setiap hari, RSUD Kudungga saat ini membutuhkan 150 APD. Karena satu APD hanya digunakan satu kali. Ada tiga kali shift, berarti tiga APD. Dikalikan jumlah perawat, dokter dan tenaga penunjang lainnya yang ikut membantu perawatan pasien di rumah sakit.
“Jadi kami minta tolong, pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur, selain membantu tim gugus kecamatan juga posko yang ada di kecamatan dalam bentuk masker atau sembako, juga membantu tim gugus kabupaten, dalam bentuk rapid tes dan APD. Kita ada banyak APD, tapi tidak cukup untuk satu bulan. Sekitar 1 atau 2 minggu saja. Nanti, bantuanya dikoordinasikan dengan tim gugus kabupaten, agar bisa disalurkan merata ke seluruh kecamatan se Kutim,” ujar Ismunandar.(advertorial/Diskominfo Perstik Kutim/*4)
