RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat dengar pendapat dengan para Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur (HIPMA KT) dan Pemkab Kutai Timur, Selasa (14/1/2020).
Pertemuan yang dipimpin Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar didampingi Wabup H Kasmidi Bulang dan Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan SE, berlangsung kondusif. Para mahasiswa mempertanyakan empat fokus utama, yakni, pembangunan asrama mahasiswa secara permanen, perbaikan rumah atau kantor pengurus pusat HIPMA KT, beasiswa Kutai Timur dan pembaruan sarana prasarana asrama.
HIPMA KT berharap ada pembangunan asrama permanen di beberapa cabang HIPMA KT. Seperti di Samarinda, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makasar, termasuk Bandung. Sementara pembangunan, mereka juga berharap ada perbaikan sarana prasarana di asrama yang digunakan saat ini.
Kesemuanya langsung mendapat tanggapan tuntas dari Wabup Kasmidi Bulang, sebagai wakil pemerintah. Termasuk soal beasiswa yang setiap tahun dianggarkan di bagian Kesra Setkab Kutim. “Untuk HIPMA KT sudah dialokasikan Rp 1,5 miliar melalui dana hibah di bagian sosial Setkab Kutim, tahun ini. Dana itu di luar beasiswa dari pemerintah,” ungkap Kasmidi.
Namun untuk pembangunan, tidak bisa dianggarkan di murni 2020. Kemungkinan pada perubahan atau menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan di Kutim, agar menjadi bapak angkat. Karena untuk 2020 ini, anggaran sudah diketok.
Sebelumnya, Ketua Umum PP HIPMA KT, Jairin Nur Alam mengatakan hasil komunikasi dengan seluruh pengurus serta anggota, menginginkan ada asrama permanen bagi para mahasiswa asal Kutim yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Tak terkecuali di Kutim.
“Saat ini para mahasiswa asal Kutim, tidak hanya ada di Sangatta, tapi sebagian besar ada di Samarinda. Di antaranya, Yogya, Bandung, Surabaya, Malang dan Makasar. Kami berharap, ada pembangunan asrama permanen, minimal di Samarinda, yang paling banyak jumlah mahasiswanya,” kata Jairin.
Mereka berharap ada asrama permanen agar bisa tinggal dengan tenang tanpa harus khawatir pembayaran asrama telat yang mengakibatkan terjadi pengusiran dari pemilik asrama.(rb03/04)
