RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Satu lagi institusi di Kabupaten Kutai Timur yang mencanangkan lingkungannya untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Yaitu, Kejaksaan Negeri Kutai Timur.
Pencanangan ditandai penandatangan piagam pencanangan Zona Integritas di halaman Kantor Kejari Kutim, Selasa (14/1/2020), oleh Kajari Setiyowati SH MH, Bupati Ir H Ismunandar MT, Kapolres AKBP Indras Budi Purnomo, Danlanal Letkol Laut P Osben, Ketua Pengadilan Negeri Rahmat Sanjaya SH MH dan Danramil 0909-1 Sangatta, Kapten Arif. Serta disaksikan Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kutim lainnya.
Pencanangan zona integritas di lingkungan Kejari Kutim, menurut Setiyowati memiliki tiga target utama. Yakni, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Secara teknis, sudah diterapkan dengan meminimalisir transaksi keuangan oleh aparat kejaksaan.
“Sebagai contoh, penanganan kasus tilang, uang tilang langsung ditransfer pemilik kendaraan ke bank. Begitu juga dengan lelang barang sitaan, langsung ditangani oleh pihak lelang dan dananya langsung masuk kas negara. Jadi tidak ada uang di aparat Kejari Kutim,” ungkapnya.
Hadirnya satu lagi pembangunan zona integritas di Kutai Timur, disambut positif Bupati Ismunandar. Ia pun berharap rencana pencanangan zona integritas di salah satu OPD di lingkungan Pemkab Kutai Timur, segera terwujud.
“Pemkab Kutim juga ingin melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Terutama di dinas yang banyak melakukan pelayanan pada masyarakat. Salah satunya, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Karena di dinas tersebut, juga terbit beragam perizinan dari pemerintah,” ungkapnya.
Selain, akan dibukanya gerai pelayanan terpadu di expo center Kutai Timur. Yang akan menghadirkan beragam layanan publik, seperti perizinan, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, PLN dan lainnya. Agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.(rb04)
