Hetifah Gali Potensi Wisata Kutim untuk Pasar Asia Afrika

IMG 20190305 WA0047

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Kementerian Pariwisata Indonesia menggandeng legislatif menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Peran Legislatif dalam Pengembangan Kepariwisataan. Bimtek yang mengangkat tema Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika, menghadirkan pembicara anggota DPR RI Komisi X yang salah satu bidangnya mengurusi soal pariwisata, Dr Ir Hetifah Sjaifudian MPP dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata RI.

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM digelar di Hotel Royal Victoria, Selasa (5/3/2019).

“Wisata Kutim menurut saya cukup lengkap. Selain wisata peninggalan purbakala, kita juga punya wisata laut yang cukup indah. Ada Pulau Miang dan Pulau Birah-birahan yang menjadi habitat penyu hijau yang cukup langka dan dilindungi. Bahkan, peninggalan purbakala yang ada di Kecamatan Karangan, Goa Tapak Tangan Karst Sangkulirang –Mangkalihat dan hutan Wehea di Kecamatan Muara Wahau, sudah terkenal hingga ke manca negara,” ungkap Kasmidi.

Seluruh potensi tersebut, bila dikembangkan dan dikemas dengan baik, tentu bisa menjadi pendapatan bagi daerah. Apalagi kalau sampai ke telinga wisatawan manca negara. “Kami, pemerintah daerah berharap, bimtek pengembangan pariwisata ini bisa menjadi titik tolak kebangkitan pariwisata Kutim, agar lebih maju lagi,” kata Kasmidi.

Sementera itu, Hetifah mengatakan sektor pariwisata di Kutim perlu ditangani dengan baik, agar bisa memberikan pemasukan bagi daerah. Legislatif, akan menampung semua usulan, keluhan maupun kendala yang dihadapi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kami sebagai penyambung antara pemerintah daerah dan kebijakan di pusat. Khususnya di bidang pariwisata. Namun, dari apa yang diungkapkan tentang produk wisata yang menjadi fokus, Kutim perlu memiliki legalitas produk. Perlu branding yang bisa menarik minat wisatawan mau datang dan membeli,” ungkap Hetifah.

Pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, menurut Hetifah, agar apa yang diinginkan daerah sejalan dengan pemerintan pusat. Sehingga tidak ada program yang tiba-tiba muncul, namun ternyata bukan usulan atau bukan kebutuhan daerah.(rb01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *