RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Berbagai upaya terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai Universal health Coverage (UHC) yang ditargetkan bisa 100 persen. Atau menjangkau seluruh masyarakat Kutim. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi dan advokasi jaminan kesehatan nasional (JKN), Kamis (31/1/2019) pagi tadi di Hotel Royal Victoria Sangatta.
Karena untuk mengkover seluruh masyarakat Kutim yang berekonomi kurang mampu, Dinkes Kutim membutuhkan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Dinkes sudah menyiapkan Rp 4 miliar dari APBD dan Rp 2,3 miliar dari pajak rokok.
“Kita ingin mensosialisikan lebih jauh tentang program JKN ke masyarakat. Jika beberapa waktu lalu kita hanya mengundang lintas sektor OPD terkait, saat ini selain lintas sektor juga mengundang stakeholder, Camat, Kepala Desa, perusahaan dan juga masyarakat agar sosialisasi ini mengena,” ungkap Kadis Kesehatan Kutim, dr Bahrani saat ditemui usai sosialisasi.
Mengapa masyarakat, menurut Bahrani, agar tahu bahwa masyarakat Kutim memang harus segera memnuhi UHC minimal 95 persen di tahun 2019 ini. Kepala Desa bisa menginformasikan mana masyarakat yang layak dibantu iurannya sebagai peserta BPJS.
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, Kabupaten Kutim merupakan kabupaten terendah kedua dalam UHC se Kaltim. Setelah Kabupaten Berau. Sementara dari Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Provinsi Kaltim, sampai dengan semester I tahun 2018, Kutai Timur memiliki jumlah BDT 84.025 jiwa , jumlah data lengkap 61.915 jiwa dan jumlah data tidak lengkap 22.110 jiwa. Keterangan data lengkap artinya memiliki NIK, data pendukung lengkap (jenis kelamin, alamat dan tanggal lahir). Data tidak lengkap yakni, tidak memiliki NIK, data pendukung tidak lengkap (jenis kelamin, alamat dan tanggal lahir). (rb05)
