Berita

Pemilik Lahan Segel Kantor BKPP Kutim

Gedung BKPP yang saat ini masih digunakan oleh OPD Dispar dan OPD Kebudayaan

RUMAHKARYABERSAMA.COM, SANGATTA – Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutai Timur diduduki warga yang merupakan pemilik lahan seluas 6 hektar, tempat berdirinya kantor dan mess untuk peserta diklat di kawasan Bukit Pelangi, Jumat (11/1/2019).

Sejumlah warga menyegel dan menduduki perkantoran BPKPP yang saat ini masih digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan

Seluruh pegawai yang sedang bekerja diminta keluar gedung dan tidak boleh menempati gedung itu, sampai ada pembayaran dari Pemkab Kutim, terhadap lahan tersebut. “Pokoknya, sampai dibayar, gedung ini kami segel. Tidak boleh ada aktifitas. Kalau tidak dibayar, kami mau jual lahannya. Kalau pemerintah mau gedungnya, silakan angkat,” ungkap pengacara pemilik lahan, DR Ardi Hasyim SH MH.

Pemkab Kutim, kata Ardi, bukan belum menyelesaikan kewajiban atas lahan tersebut. Namun, pembayaran lahan bukan pada si pemilik lahan, yakni Hatta dkk. Tapi pada orang lain yang menjual lahan tersebut pada pihak ketiga yang kemudian menjual pada pemerintah. “Tahun 2011 Pemkab Kutim sudah membayar Rp 10,5 miliar, tapi bukan pada Hatta dkk. Masih tersisa Rp 1,5 miliar. Itu saja yang kami tuntut dulu sekarang, untuk dibayarkan. Sisanya, bisa dicicil nanti,” ujar Ardi.

Saat ini, setelah melalui perjuangan panjang, PN Sangatta memutuskan Hatta dkk adalah pemenang dalam perkara perdata nomor 41/pdt.g/2018/PN Sgt. Berbekal surat putusan tersebut, mereka meminta kuasa hukumnya untuk meminta ganti rugi dan menyegel gedung yang berdiri di atas lahan mereka, sampai ada pembayaran atas lahan tersebut pada mereka, sebagai pemilik lahan yang sah.(*)

Comment here