SANGATTA – Dipasoknya listrik untuk penerangan di kawasan pemerintahan Bukit Pelangi dari PLN, membuat pemerintah Kutim tak perlu menggunakan PLTD sendiri lagi. Hal ini, membuat Pemkab Kutim juga tak perlu merogoh kocek dalam-dalam lagi, untuk pembelian solar.
Kepala BPKAD Kutim Suriansyah yang diwakili Kabid Aset Daerah, Teddy Febrian mengatakan penggunaan listrik PLN mampu menghemat keuangan daerah hingga Rp 50 miliar. Dibanding menggunakan PLTD mandiri.
“Dari sisi keuangan, jauh lebih hemat. Taruhlah untuk seluruh perkantoran di Bukit Pelangi kita bayar Rp 1 miliar per bulan, jumlahnya sekitar Rp 12 miliar. Sedangkan sebelumnya, untuk pembelian solar PLTD saja, sudah Rp 50 – 60 miliar per tahun. Belum lagi bila ada perbaikan kerusakan mesin,” ungkap Teddy.
Meski demikian, ia berharap, instansi tetap bijak dalam menggunakan listrik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait pengamanan aset daerah. Termasuk bila ada kebocoran listrik dan penyambungan ilegal. “Pasti langsung ditindak,” kata Teddy.
Pasokan listrik yang dimiliki PLN untuk Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi berasal dari excess power PT Kaltim Prima Coal (KPC), dengan daya 18 MW yang diresmikan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, beberapa waktu lalu. Pasokan listrik tersebut bisa menerangi kawasan warga di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan bahkan Rantau Pulung. Termasuk seluruh fasilitas umum, kesehatan dan pendidikan di Sangatta.(*)
